7 Poin Penting yang Dibahas dalam KTT G7: Investigasi Asal Mula Covid-19 hingga Serangan Siber

Group of Seven atau disingkat G7 adalah organisasi antarpemerintah yang beranggotakan negara negara dengan ekonomi maju dan masyarakat terbuka. Negara negara anggota G7, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Para pemimpin negara negara tersebut bertemu secara teratur untuk membahas nilai dan tujuan bersama, di mana acara utama G7 dikenal sebagai KTT G7.

KTT G7 biasanya di adakan setahun sekali. Untuk tahun ini, pertemuan tersebut berlangsung pada 11 13 Juni 2021. Di KTT G7 2021, para pemimpin negara negara G7 membahas serangkaian inisiatif yang beragam.

Di antaranya, janji untuk memvaksinasi negara negara miskin terhadap virus corona, janji untuk membuat perusahaan besar membayar bagian pajak yang adil, dan rencana untuk mengatasi perubahan iklim dengan perpaduan antara teknologi dan uang. Dalam komunike bersama yang disampaikan pada Minggu (13/6/2021) di akhir pertemuan di Kota Cornwall, barat daya Inggris, para pemimpin negara negara G7 berusaha menunjukkan bahwa kerja sama internasional kembali setelah pergolakan yang disebabkan oleh pandemi dan ketidakpastian mantan Presiden AS Donald Trump. Berikut poin poin yang dibahas pemimpin negara negara G7 dalam KTT G7, dikutip dari :

G7 membuat janji ambisius, seperti berbagi dosis vaksin dengan negara negara kurang mampu yang sangat membutuhkannya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang mengadakan konferensi pers pada akhir KTT, mengatakan kelompok itu akan menjanjikan setidaknya 1 miliar dosis, dengan setengahnya berasal dari AS dan 100 juta dari Inggris. Banyak dari dosis yang dijanjikan akan mengalir melalui COVAX, sistem pembelian vaksin global yang didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Gavi, aliansi vaksin.

Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dan pejabat kesehatan masyarakat lainnya memuji janji vaksin tetapi mengatakan itu tidak cukup. Untuk benar benar mengakhiri pandemi, katanya, dibutuhkan 11 miliar dosis untuk memvaksinasi setidaknya 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022. "Kami membutuhkan lebih banyak dan kami membutuhkan mereka lebih cepat," kata Tedros.

G7 juga mendesak China untuk bekerja sama dengan badan kesehatan PBB dalam penyelidikan fase kedua yang transparan tentang virus corona (Covid 19). "Kami menyerukan studi Origins Fase 2 Covid 19 yang diadakan WHO tepat waktu, transparan, dipimpin oleh para ahli, dan berbasis sains, seperti yang direkomendasikan oleh laporan para ahli di China,” kata kelompok itu dalam pernyataan akhir mereka. Perubahan iklim adalah fokus utama dari hari terakhir pembicaraan pemimpin negara negara G7.

Secara resmi mereka mendukung peningkatan aksi kolektif untuk mengatasi krisis lingkungan, utamanya perubahan iklim. "Kami berkomitmen untuk mengurangi separuh emisi kolektif kami selama dua dekade hingga 2030, meningkatkan pendanaan iklim hingga 2025 dan untuk melestarikan atau melindungi setidaknya 30 persen dari tanah dan lautan kami pada 2030," baca komunike bersama. Ketujuh pemimpin juga setuju meningkatkan kontribusi mereka untuk memenuhi janji mendanai negara negara miskin mengurangi emisi karbon dan mengatasi pemanasan global.

Bersamaan dengan rencana yang disebut membantu mempercepat pendanaan infrastruktur di negara negara berkembang dan pergeseran ke teknologi terbarukan dan berkelanjutan. Pemimpin negara negara G7 berencana menerapkan pajak minimum global untuk menghentikan perusahaan yang menghindari pajak. Keputusan itu telah diantisipasi secara luas setelah para menteri keuangan awal bulan ini menerapkan pajak minimum global setidaknya 15 persen pada perusahaan multinasional besar.

Selanjutnya usulan itu akan dibawa ke pertemuan negara negara G20 di Italia bulan depan. Negara negara kaya menuntut Rusia mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan serangan siber dan menggunakan ransomware, dan menyerukan penyelidikan atas penggunaan senjata kimia di Rusia. "Kami meminta Rusia untuk segera menyelidiki dan menjelaskan secara kredibel penggunaan senjata kimia di tanahnya, untuk mengakhiri tindakan keras sistematisnya terhadap masyarakat sipil dan media independen."

"Dan untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berada di dalam perbatasannya yang melakukan serangan ransomware, penyalahgunaan mata uang virtual untuk mencuci uang tebusan, dan kejahatan dunia maya lainnya," demikian kata komunike KTT G7. G7 juga menyerukan segera diakhirinya permusuhan di wilayah Tigray Ethiopia. "Kami sangat prihatin dengan konflik yang sedang berlangsung di wilayah Tigray Ethiopia dan laporan tentang tragedi kemanusiaan besar yang sedang berlangsung," kata komunike tersebut.

"Kami menyerukan penghentian segera permusuhan, akses kemanusiaan tanpa hambatan ke semua wilayah dan penarikan segera pasukan Eritrea," lanjutnya. Diketahui, pertempuran pecah di wilayah itu pada November antara pasukan pemerintah dan mantan partai yang berkuasa di wilayah itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Pasukan dari negara tetangga Eritrea juga memasuki konflik untuk mendukung Pemerintah Ethiopia.

Para pemimpin negara G7 mengatakan mereka akan bekerja sama untuk menantang 'praktik ekonomi non pasar' China dan menyerukan Beijing untuk menghormati hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong. Presiden AS Joe Biden ingin membujuk sesama pemimpin demokratis untuk menghadirkan front yang lebih bersatu untuk bersaing secara ekonomi dengan Beijing dan dengan keras menyerukan 'kebijakan non pasar dan pelanggaran hak asasi manusia' China. Komunike G7 mengatakan; "Berkenaan dengan China, dan persaingan dalam ekonomi global, kami akan terus berkonsultasi tentang pendekatan kolektif untuk menantang kebijakan dan praktik non pasar yang merusak operasi ekonomi global yang adil dan transparan."

Para pemimpin juga mengatakan mereka akan mempromosikan nilai nilai mereka dengan meminta China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di Xinjiang, di mana Beijing dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap minoritas Uighur, dan di kota semi otonom Hong Kong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.